PT Pertamina Patra Niaga mengklarifikasi kabar yang beredar mengenai kewajiban menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saat membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi mulai 15 September 2026. Manajemen menegaskan bahwa ketentuan tersebut bukan merupakan kebijakan yang diberlakukan secara nasional di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Pernyataan resmi ini dikeluarkan untuk meluruskan persepsi publik yang berkembang terkait syarat transaksi BBM bersubsidi. Isu mengenai keharusan menyertakan dokumen kendaraan tersebut sempat menimbulkan pertanyaan di kalangan konsumen mengenai cakupan pemberlakuan aturan.
Skema Pengawasan Lokal Wilayah Sumatera Selatan
Berdasarkan penelusuran fakta dari pihak Pertamina Patra Niaga, mekanisme kewajiban penunjukan STNK yang dikaitkan dengan tanggal 15 September 2026 sebenarnya dirancang khusus untuk skala kedaerahan. Langkah tersebut merupakan bagian dari rencana pengawasan distribusi BBM bersubsidi yang bersifat lokal.
Wilayah yang menjadi area penerapan rencana pengawasan lokal ini adalah Provinsi Sumatera Selatan. Mekanisme ini tidak dirancang sebagai keputusan terpusat yang serta-merta berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.
Diferensiasi Kebijakan Daerah dan Nasional
Pertamina Patra Niaga menekankan pentingnya membedakan antara skema pengawasan distribusi berbasis wilayah dan kebijakan operasional nasional. Langkah kontrol di Sumatera Selatan diterapkan sesuai dengan kebutuhan tata kelola dan pengawasan penyaluran energi bersubsidi di daerah tersebut.
Dengan demikian, masyarakat di luar Sumatera Selatan diminta untuk memperhatikan bahwa operasional dan persyaratan pembelian BBM subsidi di SPBU wilayah lain tidak mengalami perubahan mendadak atas dasar kabar kebijakan serentak per 15 September 2026.